Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Pengurus Besar Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (PB KKMB) kembali menggelar aksi demonstrasi jilid IV di depan Polda Sulawesi Selatan dan kawasan Fly Over Makassar sebagai bentuk kritik keras terhadap lemahnya penegakan hukum di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bulukumba.
Aksi tersebut menjadi bentuk akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah persoalan hukum yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan kejelasan penyelesaian. Dalam orasinya, massa aksi menyoroti dugaan lambannya penanganan kasus tambang ilegal di Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang menyeret nama Haji Emmang sebagai terduga pemilik tambang ilegal.
PB KKMB menilai bahwa kinerja Subdit Tipidter Polda Sulsel patut dipertanyakan karena hingga saat ini belum juga menetapkan Haji Emmang sebagai tersangka, padahal sebelumnya yang bersangkutan telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Kondisi tersebut dinilai menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan memunculkan asumsi liar di tengah masyarakat terkait adanya dugaan keberanian aparat yang melemah dalam menindak pelaku tambang ilegal.
“Kasus tambang ilegal di Bulukumba sudah terlalu lama bergulir tanpa kepastian hukum. Ini menjadi tamparan bagi institusi penegak hukum, khususnya Subdit Tipidter Polda Sulsel, karena dianggap tidak bernyali menetapkan Haji Emmang sebagai tersangka meski proses pemeriksaan telah dilakukan,” tegas jenderal lapangan Ridwan dalam orasinya.
Tak hanya itu, PB KKMB juga menyoroti lemahnya penanganan berbagai polemik hukum di wilayah hukum Polres Bulukumba. Mahasiswa menilai banyak persoalan di Kabupaten Bulukumba yang tidak mampu dituntaskan secara maksimal sehingga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Atas dasar tersebut, PB KKMB secara tegas mendesak Polda Sulawesi Selatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kepolisian di Bulukumba, termasuk mencopot Kapolres Bulukumba dan Kasat Reskrim Polres Bulukumba yang dianggap gagal menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum secara profesional.
Dalam aksi jilid IV tersebut, massa juga membawa sejumlah spanduk dan poster tuntutan yang berisi desakan penegakan hukum tanpa tebang pilih, penindakan mafia tambang ilegal, serta evaluasi terhadap aparat penegak hukum yang dinilai tidak serius menangani persoalan di daerah.
Setelah berselang lama menggelar aksi demonstrasi, massa aksi di temui oleh subdit IV tipidter Polda Sulsel dan menyampaikan komitmen akan segera menuntaskan kasus tersebut dan akan menjadwalkan kunjungan ke lokasi tambang dalam waktu dekat ini
PB KKMB menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya penegakan hukum dan akan terus dilakukan hingga aparat kepolisian menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.
Tak hanya itu, kkmb juga menggelar aksi demonstrasi di playover Makassar sebagai kontrol sosial, mengingat momentum hari kebangkitan nasional adalah ajang untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi dan polemik yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia.
Ada beberapa hal yang menjadi poin tuntutan PB KKMB diantaranya
1. Mendesak presiden RI segera copot kepala BGN karena di anggap dalam kebijakan nya banyak mengandung kontroversi
2. Mendesak presiden RI, evaluasi program mbg
3. Mendesak presiden RI copot Kapolri karena di anggap banyak nya polemik yang terjadi di tubuh kepolisian atau bahkan melibatkan oknum kepolisian
4. Mendesak presiden RI, copot panglima TNI, atas insiden yang menimpa sodara aktivis kontras, dan gagal dalam melakukan perlindungan.
5. Desak Kapolda Sulsel copot Kapolres Bulukumba, kasat Reskrim dan kasat narkoba polres Bulukumba karena di anggap gagal dalam menjalankan tugasnya
6. Mendesak Polda Sulsel segera menangkap terduga mafia BBM ilegal, termasuk PT katana yang di duga terlibat
7. Desak penetapan tersangka haji emmang, terduga pemilik tambang ilegal di kab Bulukumba
Beberapa poin di atas merupakan isi tuntutan dari pada PB KKMB yang di gaung gaungkan dalam momentum hari kebangkitan nasional tersebut.
Di penghujung aksi demonstrasi, Andi Ibnu yang merupakan ketua umum KKMB Unismuh menyampaikan
“Momentum Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi refleksi untuk membangkitkan kembali keberanian aparat dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,”
