Di tengah ramainya sejumlah aktivis menyoroti persoalan program makan bergizi gratis. Justru dilain sisi salah satu dapur MBG di kab Bulukumba lagi lagi menjadi sorotan publik dengan adanya temuan makanan tak layak konsumsi atau berulat mengakibatkan kegaduhan di tengah tengah masyarakat. Ini membuktikan bahwa program tersebut harus di evaluasi secara menyeluruh sebagaimana yang di gaungkan sebagian besar mahasiswa dan aktivis pada saat menggelar aksi demonstrasi
Pengurus Besar Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (PB KKMB) menyoroti serius adanya dugaan temuan ulat dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan kepada peserta didik di TK RA Mifta, Desa Pakubalaho, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, pada 15 Juni 2026.
Temuan tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para orang tua siswa yang mempertanyakan standar kebersihan, kualitas bahan pangan, serta mekanisme pengawasan terhadap dapur penyedia program MBG di wilayah tersebut.
Ketua Bidang Hukum PB KKMB, Sultan Anugrah, menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai kesalahan teknis semata. Menurutnya, program yang menyasar anak-anak usia dini harus mengedepankan standar keamanan pangan yang ketat dan tidak boleh mengabaikan aspek kesehatan peserta didik.
"Kami menilai dugaan adanya ulat dalam menu MBG yang diberikan kepada anak-anak merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keamanan dan kelayakan konsumsi makanan. Oleh karena itu, kami meminta seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan untuk segera diperiksa secara menyeluruh," tegas Sultan Anugrah.
Lebih lanjut, PB KKMB mendesak instansi terkait untuk melakukan investigasi secara transparan guna memastikan penyebab terjadinya insiden tersebut. Selain itu, PB KKMB meminta agar operasional dapur MBG yang diduga menjadi sumber distribusi makanan tersebut dihentikan sementara hingga proses pemeriksaan selesai dilakukan.
PB kkmb juga mendesak kepala BGN agar segera membekukan yayasan dan menutup dapur yang diduga bermasalah di kec Bonto tiro yang di sinyalir bahwa yayasan dapur MBG tersebut milik kerabat ketua Gerindra dan juga menjabat sebagai anggota DPRD kab Bulukumba yang notabenenya partai presiden RI
"Kami mendesak pemerintah dan pihak berwenang untuk mengambil langkah tegas. Jika terbukti terjadi kelalaian atau pelanggaran standar keamanan pangan, maka dapur MBG tersebut harus ditutup demi melindungi keselamatan dan kesehatan peserta didik," lanjutnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal persoalan tersebut, PB KKMB juga menyampaikan akan menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu dekat. Aksi tersebut bertujuan mendesak DPRD Sulsel agar mengeluarkan rekomendasi resmi terkait penutupan dapur MBG yang diduga bermasalah serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bulukumba.
PB KKMB menegaskan bahwa pengawasan terhadap program yang menggunakan anggaran negara harus dilakukan secara ketat dan akuntabel. Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikorbankan akibat dugaan kelalaian pihak tertentu.
Hingga pernyataan ini diterbitkan, PB KKMB masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari pihak terkait dan berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut demi memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas serta perlindungan terhadap hak-hak peserta didik.Tim (melaporkan)
