Dolpinus Weya, A.Md, Sos Ketua DPD I KNPI Papua Pegunungan menyatakan Konflik sosial di Papua Pegunungan tidak lagi berdiri sebagai peristiwa insidental, melainkan telah berkembang menjadi siklus dendam antarsuku yang diwariskan lintas generasi. Konflik yang semula berangkat dari persoalan individu kini bertransformasi menjadi konflik kolektif yang melibatkan keluarga besar, klan suku marga, dedominasi Gereja, nama Kabupaten disebut, hingga Penyebutan suku besar. Ketika mekanisme penyelesaian konflik tidak menyentuh akar keadilan sosial dan pemulihan relasi, maka luka batin dan rasa ketidakadilan terus dipelihara. Inilah yang menjadikan Papua Pegunungan sebagai “lahan subur” lahirnya konflik baru, karena setiap masalah lama belum sungguh disembuhkan, hanya ditutup sementara oleh kesepakatan adat yang rapuh dan kehadiran pemerintah yang simbolik.
Leo Himan Wakil Ketua III mengaris bawahi bahwa Tradisi Pembayaran kepala menjadi beban sosial-ekonomi yang selalu saja meresahkan keluarga pelaku mapun keluarga korban. Karena Penyelesaian konflik yang bertumpu pada tradisi pembayaran kepala hingga miliaran rupiah telah menciptakan beban struktural yang sangat berat bagi masyarakat. Sumber dana yang berasal dari iuran keluarga pelaku, pemotongan dana desa serta bantuan pemerintah, baik dalam bentuk uang maupun ternak babi, secara tidak langsung mendorong konflik ini berubah menjadi komoditas sosial ekonomi. Kita berfikir kebiasaan ini akan menyelesaikan masalah secara bermartabat, mekanisme ini justru melahirkan ketergantungan, ketimpangan, kemiskinan, dan ekspektasi berlebihan dalam setiap penyelesaian konflik. Pemerintah, tanpa disadari, ikut terjebak dalam pola penyelesaian yang hanya memadamkan api di permukaan, namun membiarkan bara konflik tetap menyala di bawahnya.
Bayam Keroman, Wakil Ketua juga menyampaikan bahwa dalam konflik perang suku, Perempuan selalu jadi Korban tersembunyi. Salah satu dampak paling tragis dari konflik sosial adalah normalisasi praktik kawin paksa sebagai alat transaksi penyelesaian masalah. Perempuan baik yang masih remaja, masih sekolah, bahkan yang telah menikah selalu saja diintimidasi dan ditekan keluarga untuk dikorbankan demi memenuhi tuntutan adat. Sangat kronis martabat perempuan direduksi menjadi alat tukar, jembatan pembayaran, dan pelunasan konflik yang tidak mereka inginkan. Praktik ini bukan hanya melanggar nilai kemanusiaan dan hak asasi, tetapi juga menciptakan trauma sosial yang mendalam. Ketika perempuan kehilangan hak atas tubuh dan masa depannya, maka sesungguhnya masyarakat sedang menghancurkan fondasi moral dan peradaban manusia papua itu sendiri.
Arman Kogoya Wakil Sekertaris menyatakan bahwa Perang Suku juga menjadi faktor Keruntuhan Ekonomi Keluarga dan Masa Depan Anak. Tradisi Kewajiban setiap kepala keluarga untuk menyumbang uang dan ternak memicu teejadinya rantai utang-piutang yang berkepanjangan. Karena tuntutan denda adat, Keluarga terpaksa menjual aset, mengorban ternak dan Uang bahkan biaya pendidikan anak pun sering dikorbankan hanya demi memenuhi tuntutan adat. Sangat miris Anak-anak tumbuh dalam situasi ketidakpastian ekonomi, tekanan psikologis, dan kehilangan masa depan. Dalam konteks ini, konflik sosial bukan hanya persoalan keamanan, tetapi telah berubah menjadi tragedi kemiskinan struktural yang menghancurkan generasi Papua Pegunungan secara perlahan namun pasti.
Eliut Lokbere, Anggota DPD I KNPI Papua Pegunungan Konflik Suku akan menjadi Luka yang Tak Pernah Sembuh yang kemudian berimplikasi pada Rusaknya Relasi Sosial. Ironisnya, sekalipun pembayaran adat telah dilakukan, luka batin dan dendam keluarga tidak akan pernah benar-benar hilang. Kehidupan sosial masyarakat akan dibayangi rasa takut, saling curiga, dan pembatasan aktivitas sehari-hari. Relasi antarkeluarga dan antarsuku menjadi tegang, rapuh, dan mudah meledak. Dalam situasi seperti ini, masyarakat hidup dalam “damai semu” yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi konflik terbuka. Ketika kepercayaan sosial runtuh, maka tatanan hidup bersama menjadi sulit dikendalikan, dan pemerintah daerah akan kehilangan pijakan untuk membangun stabilitas jangka panjang.
Yulans F.Y Wenda, S.HI, Sekertaris DPD I KNPI Papua Pegunungan Serukan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Segera mengambil langkah kemanusiaan untuk mengelar Dialog Rakyat dan Rekonsiliasi Konflik atas realitas sosial konflik perang suku.
Dialog Rakyat dan Rekonsiliasi Konflik adalah pokok pikiran dan rekomendasi seluruh Pemuda Delapan Kabupaten yang merupakan Penegasan dan pernyataan Fundamental sebagai bentuk tanggung jawab moral generasi muda papua pegunungan.
Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan delapan kabupaten diharpkan dapat berkordinasi dalam forum rapat Stakeholder atau Raker Muspida secara kolektif untuk segera menginisiasi *DIAOG RAKYAT dan REKONSILIASI KONFLIK* yang dimakukan secara inklusif, terbuka, dan bermartabat. Dialog ini harus melibatkan tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda KNPI, OKP/Cipayung,Ormas, Pimpinan Sinode, akademisi, dan aparat negara untuk merumuskan model penyelesaian konflik yang berkeadilan, memulihkan relasi sosial, serta menghormati hak asasi manusia. Konflik sosial terbukti menjadi penghambat utama ekonomi, pendidikan, dan pembangunan. Tanpa keberanian politik dan kebijaksanaan para pimpinan daerah, Papua Pegunungan akan terus terjebak dalam lingkaran konflik yang menggerogoti masa depan daerah dan generasi mudanya.
*Salam Pemuda! Hormat Kami*
*DPD I KNPI Papua Pegunungan*
_Energy Of Harmony_
*Ketua:Dolpinus Weya, A.Md, Sos*
*Sekertaris:Yulans F.Y Wenda, S
HI*
