Maros – Dalam upaya menciptakan tatanan hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan, FSPBI Maros bersama PWK KSN MAPAR menyelenggarakan dialog ketenagakerjaan bertema “Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan Berkeadilan”, Kamis (23/5). Kegiatan yang berlangsung di Maros ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan—dari legislatif, instansi pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, hingga serikat buruh perusahaan dan federasi wilayah KSN.
Ketua Panitia, Arwin, menyampaikan bahwa dialog ini lahir dari kesadaran akan pentingnya sinergi antarpihak dalam membentuk ruang kerja yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan. “Kami ingin memastikan bahwa dunia kerja di Maros tidak berjalan secara parsial, tetapi ditopang oleh kolaborasi yang menjunjung prinsip keadilan,”ujarnya.
Kabupaten Maros sendiri memiliki posisi strategis dalam lanskap ekonomi di Daerahnya. Keberadaan bandara internasional, kawasan industri, pergudangan, objek wisata internasional, hingga sektor manufaktur dan pertambangan menempatkan daerah ini pada jalur utama arus tenaga kerja. Namun, perkembangan tersebut kerap kali belum dibarengi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan berpihak.
Dalam pemaparannya, Akram Lallo selaku Ketua FSPBI Maros menekankan bahwa kompleksitas dunia kerja hari ini menuntut pendekatan yang menyeluruh. “Persoalan buruh tidak dapat disederhanakan menjadi isu upah atau jam kerja semata. Kita perlu melihat bagaimana sistem rekrutmen berjalan, bagaimana hak-hak dasar dijamin selama hubungan kerja berlangsung, dan bagaimana perlindungan tetap hadir pasca hubungan kerja berakhir,” tegasnya.
Dialog berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Para peserta, menyampaikan berbagai dinamika yang mereka alami di lapangan.
