NDUGA, PAPUA PEGUNUNGAN — Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM mengklaim bertanggung jawab atas penembakan terhadap seorang sopir di jalur Trans Wamena–Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (15/9/2026). Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers yang ditandatangani juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.
Dalam siaran pers tersebut, TPNPB menyebut peristiwa penembakan terjadi sekitar pukul 09.25 WIT. Kelompok itu juga mengklaim korban merupakan seseorang yang mereka tuduh terkait dengan intelijen militer Indonesia dan bekerja sebagai sopir.
Namun, informasi mengenai identitas korban, kondisi korban, kronologi kejadian, serta tuduhan keterkaitan korban dengan aktivitas intelijen belum dapat dipastikan berdasarkan materi siaran pers yang diterima. Klaim tersebut memerlukan verifikasi independen dari aparat berwenang dan sumber lain yang relevan.
Keluarkan Peringatan kepada Pengemudi dan Pendatang
Dalam pernyataan yang sama, TPNPB mengeluarkan peringatan kepada pengemudi ojek, sopir taksi, aparatur sipil negara (ASN), serta warga pendatang yang melintasi sejumlah jalur di wilayah Papua Pegunungan.
Kelompok tersebut meminta aktivitas transportasi yang dilakukan warga pendatang dihentikan di wilayah yang mereka sebut sebagai daerah konflik. Pernyataan itu juga memuat ancaman kekerasan terhadap orang yang tetap melintas dan dituduh sebagai bagian dari intelijen militer Indonesia.
Ancaman tersebut merupakan bagian dari isi pernyataan TPNPB dan bukan bukti bahwa orang-orang yang disebut dalam pernyataan itu benar terlibat dalam kegiatan intelijen.
Pernyataan yang mengancam keselamatan warga sipil tersebut menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan masyarakat, terutama pengemudi angkutan umum dan warga yang bergantung pada jalur transportasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Minta Aparat Melakukan Evakuasi
TPNPB juga menyatakan meminta aparat militer Indonesia melakukan evakuasi terhadap korban penembakan dan kendaraan yang disebut berada di lokasi kejadian. Dalam siaran persnya, kelompok tersebut menyebut kendaraan itu telah dibakar.
Keterangan mengenai keberadaan korban, kondisi kendaraan, serta situasi keamanan di lokasi belum dapat dikonfirmasi secara independen dari bahan yang tersedia.
Belum terdapat keterangan resmi dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah, maupun pihak keluarga korban dalam materi yang diterima untuk menjelaskan kejadian tersebut dari sisi lain.
Verifikasi dan Perlindungan Warga Sipil
Peristiwa ini memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kronologi, identitas korban, kondisi korban, serta pihak yang bertanggung jawab. Konfirmasi dari aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat diperlukan agar informasi yang beredar tidak hanya bersumber dari pernyataan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.
Dalam situasi konflik bersenjata, keselamatan warga sipil harus menjadi perhatian utama. Pengemudi, penumpang, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, ASN, dan masyarakat lainnya tidak boleh langsung dianggap sebagai anggota intelijen atau pihak yang terlibat dalam permusuhan hanya berdasarkan profesi maupun asal-usulnya.
Prinsip perlindungan warga sipil dalam hukum humaniter internasional juga menegaskan pentingnya membedakan warga sipil dan pihak yang terlibat langsung dalam permusuhan. Penilaian mengenai penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa harus didasarkan pada fakta dan keadaan yang dapat diverifikasi.
Hingga berita ini disusun, materi yang diterima belum memuat tanggapan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah setempat mengenai klaim penembakan tersebut. Redaksi akan memperbarui pemberitaan apabila tersedia informasi terverifikasi dari pihak-pihak terkait.
