Oleh : jhonius Kogoya,S.K.M
1. Pendahuluan: Dilema Balas Budi Politik
Dalam sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, peran tim sukses sangat vital untuk memenangkan kontestasi. Namun, pasca-kemenangan, sering terjadi pergeseran peran di mana tim sukses bertransformasi menjadi "pemerintah bayangan" (shadow government) yang mengintervensi pengambilan keputusan strategis.
2. Area Intervensi Tim Sukses
Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa area utama yang sering menjadi sasaran intervensi:
Manajemen ASN (Eselon I, II, III, dan IV): Penempatan pejabat sering kali didasarkan pada loyalitas selama kampanye ketimbang kompetensi (merit system).
Pengelolaan Proyek Ekonomi: Penentuan pemenang tender proyek pembangunan sering kali diarahkan untuk menguntungkan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan finansial atau logistik saat kampanye.
Kebijakan Anggaran: Penentuan prioritas program pembangunan dalam APBD yang terkadang lebih mengarah pada pemenuhan janji politik sempit daripada kebutuhan riil masyarakat.
3. Dampak Negatif terhadap Pembangunan Daerah
Dominasi ini membawa konsekuensi serius:
Lemahnya Kewenangan Kepala Daerah: Kepala daerah kehilangan kemandirian dalam mengambil keputusan objektif karena tersandera oleh kepentingan tim sukses.
Birokrasi Tidak Efektif: Pejabat yang diangkat tanpa keahlian (tidak the right man on the right place) menyebabkan lambatnya eksekusi program pembangunan.
Diskriminasi Pembangunan: Munculnya sekat antara "kawan" dan "lawan" politik membuat pembangunan tidak merata. Daerah yang dianggap sebagai basis lawan politik sering kali dianaktirikan.
Korupsi Sistemik: Intervensi dalam proyek ekonomi memperbesar risiko praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
4. Transformasi: Dari Politik Tim Sukses ke Politik Kesejahteraan
Sebagaimana disebutkan bahwa "dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi, hanya kepentingan," maka kepentingan tertinggi seharusnya adalah kesejahteraan rakyat.
Langkah Strategis Penguatan Kepemimpinan:
Implementasi Sistem Merit secara Ketat: Pengisian jabatan harus melalui assessment yang transparan dan melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Rekonsiliasi Politik: Setelah pelantikan, kepala daerah adalah milik seluruh rakyat, bukan hanya milik tim sukses. Merangkul lawan politik adalah cara terbaik untuk menciptakan stabilitas pembangunan.
Transparansi Digital: Penggunaan e-planning dan e-budgeting untuk menutup celah intervensi pihak luar dalam penentuan proyek daerah.
Pemisahan Peran: Tim sukses seharusnya bertransformasi menjadi lembaga pemikir (think tank) yang memberikan ide kreatif, bukan menjadi pelaksana teknis atau penentu jabatan birokrasi.
5. Kesimpulan
Membangun daerah "dengan hati" berarti memiliki keberanian untuk memutus rantai balas budi yang merusak tatanan birokrasi. Keberhasilan seorang pemimpin daerah tidak diukur dari seberapa banyak tim sukses yang mendapat jabatan, tetapi dari seberapa besar perubahan positif yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah tersebut.
Yugwa 30 Januari 2026.
