Makassar – perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia dewan pengurus cabang makassar (Permahi DPC Makassar) melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap beberapa masalah yang menjadi tuntutan-nya yaitu banyaknya perbuatan korup dan kebijakan yang tidak pro rakyat. Senin (01/09/2025
Massa aksi membentangkan dua spanduk yang bertuliskan “Aksi Damai meminta untuk segera batalkan kenaikan tunjangan DPR-RI dan Reformasi Institusi Polri” dan aksi itu dilakukan dibawah fly over jl. Petrani Makassar dan di depan Polda Sulawesi Selatan, dan aksi itu berjalan dengan kondusif.
Alwi Jayadi sebagai Jendral Lapangan pada aksi tersebut menyampaikan beberapa tuntutan yaitu:
1. Sahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset koruptor.
2. Reformasi DPR.
a. Turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas TOTAL TAKE HOME PAY maksimal lima kali Upah Minimum Regional (UMR).
b. Rampingkan anggaran dan jumlah anggota DPR. Potong semua anggaran yang tidak urgent untuk kesejahteraan rakyat.
c. Hapuskan perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat.
d. Audit secara transparan lewat badan netral penggunaan anggaran DPR
e. Pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai politik yang tidak kredibel.
f. Tolak mantan napi korupsi untuk Kembali mencalonkan atau menjabat sebagai anggota DPR & BUMN.
g. Buka dan permudah akses seluas-luasnya untuk calon legislatif jalur independen
3. Reformasi Polri.
a. Hentikan represifitas aparat terhadap aksi-aksi rakyat; tegakkan hak kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
b. Bersihkan Polri dari korupsi, pungli, pemerasan dan suap.
c. Transparansi anggaran Polri, dengan audit rutin oleh lembaga independen.
d. Perkuat mekanisme pengawasan eksternal melalui Kompolnas dan partisipasi masyarakat sipil.
e. Hapus kekerasan dalam penegakan hukum, gantikan dengan pendekatan humanis.
f. Profesionalisasi penanganan perkara, tanpa diskriminasi atau kriminalisasi terhadap aktivis, petani, buruh, maupun masyarakat kecil.
4. Adili pembunuh pahlawan Affan Seberat-Beratnya.
5. Batalkan rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.
6. Pulangkan TNI ke barak dan jangan diturunkan pada kegiatan sipil termasuk dalam kegiatan demonstrasi.
DPR dan Polri hari ini sedang krisis kepercayaan. DPR menjadi simbol privilese dan oligarki, sementara Polri menjadi alat kekuasaan yang represif dan koruptif, oleh karena itu kami berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat mendengar semua tuntutan rakyat dan segera menindaklanjuti dengan sebijak-bijaknya. Tegas Alwi Jayadi.
Jika aksi kali ini tidak didengar dan tidak memberikan komitmen yang baik dan pro rakyat khususnya pada beberapa poin tuntutan kami, maka kami menegaskan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut sampai semua tuntutan kami diterima,Tutut (Alwi).Sudirman Dg. mile(melaporkan).
