BANDAR LAMPUNG – Info berita news. id.
Dunia pendidikan Kota Bandar Lampung menjadi sorotan menyusul munculnya informasi dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah kepala sekolah oleh oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan setempat.
Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan adanya permintaan sejumlah uang kepada kepala sekolah dengan berbagai alasan kegiatan kedinasan.
Salah satu dugaan yang disampaikan berkaitan dengan permintaan kontribusi untuk kegiatan perpisahan pengawas dinas. Setiap kepala sekolah disebut-sebut diminta memberikan dana berkisar Rp500 ribu hingga Rp750 ribu.
Apabila informasi tersebut dikaitkan dengan jumlah sekolah dasar (SD) di Kota Bandar Lampung, nilai keseluruhan dana yang diduga terkumpul diperkirakan mencapai Rp80 juta hingga Rp100 juta. Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi, termasuk jumlah sekolah yang diminta memberikan kontribusi, bukti pembayaran, serta pihak yang menerima dana.
Dugaan Permintaan Dana Perlu Ditelusuri
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dugaan permintaan dana tersebut bukan hanya terjadi sekali. Sejumlah sumber mengklaim praktik serupa telah berlangsung dalam kurun waktu cukup lama, bahkan disebut terjadi pada masa kepemimpinan pejabat yang berbeda.
Jika benar terdapat permintaan uang yang bersifat wajib tanpa dasar aturan dan disertai tekanan atau konsekuensi tertentu, persoalan ini patut mendapat perhatian serius dari instansi pengawas maupun aparat penegak hukum.
Pasalnya, kepala sekolah seharusnya dapat menjalankan tugas pengelolaan pendidikan secara profesional tanpa dibebani permintaan dana yang tidak memiliki dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Dugaan Penyimpangan Dana BOS Juga Perlu Diaudit
Selain dugaan pungutan terhadap kepala sekolah, muncul pula informasi mengenai dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dana BOS merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus memiliki dasar kegiatan, bukti transaksi, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Dugaan adanya aliran dana BOS untuk kepentingan pribadi maupun kelompok merupakan persoalan serius. Namun, tudingan tersebut harus ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, bukti transaksi, dan keterangan pihak terkait.
Pengawasan diperlukan agar dana pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak menimbulkan kerugian bagi sekolah maupun peserta didik.
Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum Diminta Turun Tangan
Mencuatnya informasi tersebut mendorong perlunya langkah klarifikasi dan pemeriksaan dari Inspektorat Kota Bandar Lampung.
Aparat penegak hukum juga dapat menindaklanjuti laporan apabila ditemukan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pungutan tanpa dasar maupun penyimpangan anggaran pendidikan.
Pemeriksaan diharapkan dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional, termasuk meminta keterangan dari kepala sekolah, pejabat Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, serta pihak lain yang mengetahui mekanisme pengumpulan dan penggunaan dana tersebut.
Redaksi Buka Ruang Hak Jawab dan Klarifikasi
Tim Media Group PWDPI menyatakan akan terus menelusuri informasi yang berkembang, termasuk meminta keterangan tambahan mengenai dugaan besaran pungutan, mekanisme permintaan dana, serta pihak-pihak yang disebut dalam informasi awal.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, pejabat terkait, maupun pihak-pihak yang merasa perlu memberikan penjelasan.
Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.
Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Uang pendidikan adalah amanah untuk kepentingan sekolah dan masa depan peserta didik. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus dijawab melalui transparansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
(Tim Media Group PWDPI)

