MAKASSAR – Gelombang dukungan terhadap penuntasan kasus dugaan korupsi di Sulawesi Selatan terus mengalir. Dua aliansi masyarakat, Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) dan Forum Perjuangan Demokratik (FPD), secara resmi menyatakan sikap teguh berdiri bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan. Langkah ini diambil menjelang bergulirnya upaya hukum praperadilan kedua yang diajukan oleh mantan Pj. Gubernur Sulsel periode 2023-2024, Bahtiar Baharuddin.
Kasus yang menjadi sorotan publik ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun) Provinsi Sulawesi Selatan. GRD dan FPD menilai, meski praperadilan merupakan hak hukum yang sah, upaya yang ditempuh untuk kedua kalinya ini tidak boleh dijadikan alat untuk melemahkan, mengintervensi, atau mengaburkan substansi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sedang berjalan.
Dalam pernyataan sikap bersama tertanggal 28 Oktober 2026, kedua organisasi moral dan sosial tersebut menegaskan empat poin tuntutan utama mereka:
• Kawal Penuh Kejati: Berdiri bersama Kejati Sulsel dalam menyelamatkan keuangan negara dan membela hak-hak rakyat yang dirugikan oleh para koruptor.
• Dukungan Moril Total: Memberikan dukungan moril sepenuhnya agar Kejati Sulsel tetap teguh, berani, dan profesional menghadapi gugatan praperadilan kedua dari Bahtiar Baharuddin.
• Lawan Intervensi: Mendesak Kejati Sulsel agar tidak gentar terhadap segala bentuk tekanan atau manuver hukum dari pihak manapun, serta menuntaskan pengusutan kasus bibit nanas hingga ke akar-akarnya.
• Konsolidasi Rakyat: Mengajak seluruh elemen masyarakat Sulawesi Selatan bersatu mengawal kasus ini demi menyelamatkan aset dan keuangan negara.
GRD dan FPD menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan tanpa kompromi. Mereka memastikan akan terus mengawal jalannya proses hukum ini demi tegaknya keadilan yang hakiki di tanah Sulawesi Selatan.Sudirman Dg.Mile(melaporkan).
