**Bulukumba, 22 Desember 2025** – Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) STMIK Bulukumba, Fitra, menyoroti rencana pembangunan Yon TP (Yonko Tempur) TNI di wilayah Angrang, yang menggunakan lahan aset pemerintah. Meskipun secara legal lahan tersebut milik negara, Fitra menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan dampak sosial terhadap masyarakat setempat yang bergantung pada lahan itu sebagai sumber penghidupan utama, seperti pertanian dan peternakan.
"Pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari aspek legal-formal kepemilikan lahan. Negara wajib mempertimbangkan realitas sosial masyarakat Angrang yang selama ini hidup dan bergantung di wilayah itu," tegas Fitra dalam keterangannya. Ia memperingatkan bahwa kebijakan tanpa keterlibatan masyarakat terdampak berpotensi memicu konflik sosial dan ketidakadilan struktural, menuntut kajian sosial komprehensif serta dialog transparan dengan warga.
HMI Komisariat STMIK mendesak pemerintah dan TNI memprioritaskan hak serta keberlangsungan hidup masyarakat Angrang. "Kami tidak menolak pembangunan, tetapi menolak pembangunan yang mengorbankan rakyat. Kehadiran negara harus jadi jaminan kesejahteraan, bukan keresahan baru," tutup Fitra. Organisasi ini berkomitmen mengawal isu ini demi keadilan sosial.*Tim*
